Oleh: paksoleh | Maret 14, 2009

MA : Menanti Ajal (Komunikasi Publik)

Catatan : opini ini dikutip dari Kompas

Tentu tidak semua yang dilakukan Presiden Soeharto selama memerintah dan tidak semua yang dilakukan Mahkamah Agung adalah salah. Namun, keputusan kasasi MA yang memenangkan gugatan pencemaran nama baik mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time jelas menyalahi semua aspek teoretis dan empiris komunikasi publik.

Sedikitnya terdapat tujuh aspek ilmu komunikasi yang perlu terus dikaji sehubungan dengan kasus ini. Pertama, dalam hukum komunikasi publik, ratusan pakar—mulai dari yang klasik sampai Middleton (2007 update edition)—selalu memerhatikan kepentingan publik serta keterlibatan publik.

Kedua, kepentingan publiklah alasan yang tak terbantahkan sepanjang zaman, yang membuat pers bisa melakukan laporan investigatif! Memang orang bisa berdebat bahwa kadar kepentingan publik berbeda-beda, sampai-sampai perkara artis kawin cerai dalam infotainment pun diklaim membawa-bawa kepentingan publik!

Namun, (ketiga), terhadap suatu obyek: pejabat publik, hampir semua hukum media di berbagai negara membebaskan pers untuk mempersoalkan mereka setiap saat sejauh menyangkut kepentingan publik. Konsekuensinya, semakin tinggi posisi pejabat publik, semakin sering dan semakin banyak media siap melakukan investigasi terhadapnya. Kalau dulu basis ilmunya cuma name makes news, sekarang sudah benar-benar paralel dengan konstruksi realitas bahwa setiap ulah pejabat publik pasti berimplikasi pada kepentingan publik. Bahkan konteksnya pun berkembang sedemikian rupa sehingga seorang pejabat publik yang dianggap melakukan kebohongan dan merugikan publik tidak hanya akan dicecar di negaranya, tetapi juga oleh media pada tataran global!

Bangunan reyot

Bagaimana memahami perkembangan mutakhir tersebut? Logikanya, karena para pejabat publik (apalagi yang berposisi tinggi) memiliki kekuasaan, kesempatan, dan jaringan politik untuk menutup akses pers serta mampu membangun pencitraan yang manipulatif. Jadi jika pers tidak di- perbolehkan (seakan) “menyeruduk ke kiri dan ke kanan” untuk mulai investigasi, ti- dak akan pernahlah terbongkar suatu tindakan korupsi atau pembohongan publik.

Analogi yang amat sering disodorkan dalam perkuliahan berupa pers yang melihat keanehan dari suatu bangunan yang oleh pemiliknya tak boleh dimasuki wartawan. Dari beberapa sumber, termasuk karyawan yang bekerja di dalam gedung, wartawan mendengar bahwa kondisi bangunan sangat reyot dan sewaktu-waktu bisa roboh. Setelah melakukan studi kawasan dan wawancara dengan pakar walau tetap tidak diberi akses melihat langsung bangunan tersebut ataupun akses wawancara oleh pemiliknya, para wartawan akan segera menulis, “Awas bangunan itu berbahaya bagi publik!” Dalam hal ini tidak diperlukan bukti bahwa gedung itu harus roboh dulu barulah insan pers bisa mengangkatnya sebagai berita. Dan ketika apa yang ditulis oleh pers pun ternyata tidak terbukti sepenuhnya demikian, sejauh semua tata kerja dan kode etik jurnalistik telah mereka lakukan, akan tetap diyakini bahwa kepentingan publik masih jauh lebih penting di atas potensi kemarahan pemilik bangunan tadi.

Keempat, persinggungan hukum media dan komunikasi publik, baik di tingkat teoretis maupun empiris kontemporer, semakin mengkristal menyikapi perkara korupsi dan penyalahgunaan uang negara sebagai “perbuatan ternista” yang harus selalu ditembus, dikorek-korek, dan dikeroyok oleh insan pers. Berbagai survei terhadap wartawan di aneka negara menunjukkan bahwa mereka beranggapan salah satu panggilan tugas utamanya adalah menjadi pengawas pemerintahan (agar terbebas dari tindakan koruptif dan pembohongan publik).

Kelima, dengan dibentuknya hukum- hukum media di hampir semua negara, baik sebagai lex specialis maupun terkait dengan produk hukum lain, semakin didorong suatu upaya mediasi oleh badan pengatur independen. Umumnya perkara dengan pers tidak berlanjut ke pengadilan jika badan pengatur independen di bidang media telah menyatakan bahwa apa yang dilakukan sudah memenuhi tata kerja dan kode etik jurnalistik. Kalaupun si penggugat ngotot ke pengadilan, hakim-hakim umumnya akan menggunakan, pertama-tama dan terutama, opini badan pengatur independen tersebut!

Sayangnya, Indonesia tidak bisa menjadi contoh yang baik dalam soal ini. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tataran empirisnya belum benar-benar menjadi badan pengatur, sementara Dewan Pers belum dinyatakan berada dalam posisi tersebut oleh perundangan kita.

Rindu Soeharto?

Keenam, teori-teori ilmu komunikasi dan penampilan media tidak pernah tercerabut dari konteks terkini masyarakatnya (Can we theorize the press without theorizing the public?, Eliasoph, Political Communication, 2004). Dengan keenam aspek di atas, sudah pasti muncul pertanyaan: apakah MA hidup sendiri, terisolasi, dan merupakan tokoh-tokoh yang luput dari teori, analisis, ataupun praktik ilmu komunikasi?

Sampai saat ini, termasuk dalam serangkaian artikel opini yang dikirim ke Kompas, para penulisnya terkesan putus asa untuk menemukan rasionalitas di balik keputusan MA terhadap Time; yang sebenarnya tak lain adalah pertanyaan terhadap keenam aspek di atas: (1) apakah MA tak melihat sama sekali terdapatnya kepentingan publik di balik upaya pengungkapan laporan investigatif Time?; (2) apakah kepedulian pers terhadap kesewenangan pejabat publik—mantan presiden Soeharto—yang bahkan telah sampai ke tataran global tidak mengusik hati MA (sama seperti hati dunia terusik dengan kebohongan Bush soal alasannya menyerang Irak)?; (3) apakah bisa dibuat dikotomi bahwa pers semakin menganggap korupsi sebagai tindakan ternista, sementara MA sebaliknya?; (4) apakah MA merasa mampu mengadili sepenuhnya perkara terhadap pers tanpa mendengarkan pendapat Dewan Pers atau pertimbangan lain pada tingkat pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT)?

Aspek ketujuh justru muncul sesudah rentetan pertanyaan itu. Apakah MA gagah berani menantang keprihatinan internasional karena yakin bahwa sebagian (atau malah sebagian besar) publik di dalam negeri akan—secara diam-diam atau terbuka—membela MA? Katakanlah karena Gerakan Rindu Soeharto semakin menguat? Juga karena menguatnya nasionalisme sempit bahwa membela Time berarti membela kepentingan asing? Atau karena berbeda dengan Filipina, Korea Selatan, Peru, dan sejumlah negara lain yang berani menghukum mantan presidennya, di negeri ini MA malah yakin tidak akan pernah ada pemimpin pemerintahan yang sungguh-sungguh mengadili para pendahulunya yang korup, sekalipun terwahid di dunia?

Jika ya, mungkin kita akan menyaksikan logika komunikasi publik dan kebebasan pers yang “menanti ajalnya” gara-gara MA. Jika tidak, MA yang justru mengalaminya (menanti ajal) karena legitimasinya yang makin tergerus oleh opini publik karena citranya yang buruk dan mengesankan ia merupakan lembaga yang tak tersentuh (the untouchable), seperti yang ditulis rekan Rocky Gerung kemarin. Silang pendapat Ketua MA versus Kepala Badan Pemeriksa Keuangan—sebelum dimediasi istana—menguatkan kesan tersebut.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: